Bank-bank Yunani tutup dan penarikan uang melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dibatasi 60 euro per orang per hari
(Berita Dunesia) Rendahnya rasio utang terhadap produk domestik
bruto (PDB) bukan jaminan bahwa sebuah negara terbebas dari ancaman
krisis. Pengelolaan utang yang prudent dan penggunaan pada kegiatan produktif menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia agar tidak bangkrut seperti Yunani.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2015). Enny menjelaskan, krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak prudent atau bijak. Salah satunya adalah besarnya jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah. "Payahnya, untuk membiayai jaminan sosial itu, dari utang," kata Enny.
Utang yang digunakan untuk kegiatan non-produktif tentu saja tidak akan menghasilkan keuntungan atau untuk kegiatan refinancing atau pendanaan kembali. Di sisi lain, sumber daya ekonomi Yunani tidaklah banyak. "Negeri Para Dewa-Dewi" mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama.
"Ini kan nilai tambahnya kecil. Di samping itu, ada fluktuasi. Ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia, pasti ya sektor ini pun langsung terpengaruh signifikan," ucap Enny.
Sebagai gambaran saja, pada triwulan I-2015, PDB Yunani tercatat sebesar 241,72 miliar dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi 0,20 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PDB per kapita Yunani sebesar 18.146,3 dollar AS, dengan tingkat pengangguran 25,6 persen.
Yunani dinyatakan gagal bayar utang sebesar 1,54 miliar euro atau setara Rp 22 triliun kepada Dana Moneter Internasioal (IMF) yang jatuh tempo pada Selasa (30/6/2015) lalu. Hingga kuartal-I 2015, utang Yunani mencapai 316 miliar euro.
Sebenarnya, Yunani sudah mendapatkan tawaran dana talangan dari Uni Eropa (UE). Namun karena persyaratan yang ketat, rakyat Yunani pun menolak. Hasil referendum atau pemungutan suara yang dilakukan warga Yunani pada Minggu (5/7/2015) menunjukkan 61,31 persen warga Yunani menolak syarat kreditor internasional tersebut.
Sebenarnya, menurut Enny, tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis. Hal tersebut lebih tergantung pada urusan pengelolaannya.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2015). Enny menjelaskan, krisis Yunani berawal dari pengelolaan utang yang tidak prudent atau bijak. Salah satunya adalah besarnya jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah. "Payahnya, untuk membiayai jaminan sosial itu, dari utang," kata Enny.
Utang yang digunakan untuk kegiatan non-produktif tentu saja tidak akan menghasilkan keuntungan atau untuk kegiatan refinancing atau pendanaan kembali. Di sisi lain, sumber daya ekonomi Yunani tidaklah banyak. "Negeri Para Dewa-Dewi" mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama.
"Ini kan nilai tambahnya kecil. Di samping itu, ada fluktuasi. Ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia, pasti ya sektor ini pun langsung terpengaruh signifikan," ucap Enny.
Sebagai gambaran saja, pada triwulan I-2015, PDB Yunani tercatat sebesar 241,72 miliar dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi 0,20 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PDB per kapita Yunani sebesar 18.146,3 dollar AS, dengan tingkat pengangguran 25,6 persen.
Yunani dinyatakan gagal bayar utang sebesar 1,54 miliar euro atau setara Rp 22 triliun kepada Dana Moneter Internasioal (IMF) yang jatuh tempo pada Selasa (30/6/2015) lalu. Hingga kuartal-I 2015, utang Yunani mencapai 316 miliar euro.
Sebenarnya, Yunani sudah mendapatkan tawaran dana talangan dari Uni Eropa (UE). Namun karena persyaratan yang ketat, rakyat Yunani pun menolak. Hasil referendum atau pemungutan suara yang dilakukan warga Yunani pada Minggu (5/7/2015) menunjukkan 61,31 persen warga Yunani menolak syarat kreditor internasional tersebut.
Sebenarnya, menurut Enny, tidak ada contoh yang menunjukkan bahwa jika rasio utang sebuah negara dianggap aman terhadap PDB-nya, maka negara tersebut aman dari krisis. Hal tersebut lebih tergantung pada urusan pengelolaannya.
Berita Terkait
- 1Perlambatan Ekonomi Tiongkok Picu Naiknya Harga Emas Global
- 2Lima Konglomerat Pemilik Mobil Terbanyak di Dunia
- 3Tangerang akan jadikan Pasar Cipadu kampung tekstil
- 4Ikuti Wall Street, Bursa Asia Kompak Menguat
- 5Siap-siap! 8 Destinasi di Indonesia Bakal Hits Tahun Ini
- 6Harga Emas Naik karena Ekuitas AS Jatuh
