• SD Negeri I Putussibau
• SD Negeri II Putussibau
• SMP Negeri Putussibau
• SMP Negeri 2 Singkawang
• SMP Muhamadiyah Pontianak
• SMA Muhamadiyah Pontianak
• S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
• S2 Magister Ilmu Hukum universitas Padjajaran Bandung
• S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

• Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. Berikut ini pengalaman pekerjaan bapak Akil Mochtar sampai dengan saat ini:
  

1. Advokat/pengacara (1984-1999)
2. Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2004
3. Anggota DPR/MPR RI Periode 2004-2009
4. Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Periode 2004-2006
5. Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI
6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI
   
7. Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi
8. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak
2. Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak
3. Pelajar Islam Indonesia
4. Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak
5. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak
6. Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB
7. Ketua Alumni Menwa Kal-Bar
8. Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak
9. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003
10. Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat
11. Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak
12. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila
13. Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI
14. Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar
15. Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar
16. Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah
17. Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 2006-2010
18. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar 2006-2009
    

Selama menjadi anggota DPR RI, beliau pernah menjadi:

1. Ketua Pansus RUU Undang-Undang Yayasan
2. Ketua pansus RUU tentang Jabatan Notaris
3. Ketua Pansus RUU Perseroan Terbatas
4. Ketua Panja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
5. Ketua Panja Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi
6. Ketua Panja RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara RI dan RRC
7. Ketua Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
   
8. Ketua Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
   
9. Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara)
   
10. Ketua Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dan lain-lain Peraturan Perundang-undangan.