About Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi sekitar sebesar 260 juta jiwa pada tahun 2013, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.

Menteri Sekretaris Negara

Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi

Lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 13 Juli 1949

Adalah Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sudi lulus dari Akabri pada tahun 1972 dan mengakhiri karir militernya dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia adalah sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di bawah pemerintahan Megawati Soekarno putri.

 

Pendidikan

• 1972 - Akabri Karir
• 1996-1997 Wakil Assospol Kasospol ABRI
• 1998 - Kepala Staf Kodam Jaya
• Oktober 1998 - Askomsos Kaster ABRI
• 1999 - Pangdam V Brawijaya, Surabaya
• Oktober 2001-Juli 2004 - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong Royong
• 2004-2009 - Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Indonesia Bersatu
• 2009-sekarang - Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II
  

Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Presiden.

Tugas:
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Fungsi:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada residen dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnnya menyelenggarakan kekuasaan negara.
• Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden.
• Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi epada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
• Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara.
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakasa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, PP Pengganti Undang-undang dan PP, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden.
• Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Visi:
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Misi:

• Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara.
• Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
• Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.
• Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana Sekretariat Negara

www.setneg.go.id

Menteri Agama

Drs. Suryadharma Ali MSi.

Lahir di Jakarta, 19 September 1956

Adalah Menteri Agama Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarir di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.

Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

 Ir. Jero Wacik, SE

Lahir Singaraja, Bali, 24 April 1949

 

 
Pendidikan

• S1, Institut Teknologi Bandung (1974)
• S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983)
  

Karir

• PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sampai Goverment Sales Manager (1974-1990)
• Pengusaha bidang properti dan pariwisata
• Presdir PT Grya Batu Bersinar
• Dirut PT Pesona Boga Suara
• Dirut Putri Ayu (sejak 1992)
• Dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI
  

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan SDM;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI :

Terwujudnya sektor energi dan sumber daya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai dengan standard etika yang tinggi.

MISI :

• Meningkatkan Kualitas dan kinerja jajaran DESDM yang mencerminkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari KKN.
• Memelihara serta meningkatkan kontribusi migas, batubara dan mineral bagi penerimaan negara, dalam rangka mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali perekonomian nasional dengan tetap mempertimbangkan konservasi energi dalam jangka panjang.
• Merumuskan kebijakan di Sektor ESDM yang kondusif sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berpartisipasi meningkatkan kinerja BUMN yang efisien dan produktif dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara optimal.
• Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang terjangkau masyarakat, ramah lingkungan dan secara berkelanjutan.
• Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan energi dan listrik.
• Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik dan bahan baku bagi sektor industri dalam negeri.
• Mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun perangkat regulasi sektor ESDM sesuai tuntutan Jaman dan perkembangan lingkungan yang sekaligus diselaraskan dengan kebijakan otonomi daerah.
• Membangun dan meningkatkan kesadarn nasional untuk melakukan konservasi, optimalisasi dan diversifikasi mineral dan energi.
• Memelihara dan meningkatkan kerjasama internasional untuk menunjang kepentingan ekonomi nasional, alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia.

www.esdm.go.id

Menteri Luar Negeri

Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc

Lahir di Bandung, Jawa Barat, 22 Maret 1963

Adalah Menteri Luar Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat Duta Besar RI untuk PBB (5 September 2007 - 22 Oktober 2009), Duta Besar RI untuk Inggris (11 November 2005 - 5 September 2007), dan Juru Bicara Departemen Luar Negeri. Ia sekarang adalah menteri luar negeri pada kabinet Indonesia bersatu 2.
 

Pendidikan

• SD, Kris Jakarta, 1974
• SMP, Singapore International School, Singapura, 1974
• SMP, Ellesmere College, Inggris, 1978
• SMA, Concord College, Inggris, 1981
• BSc, Homour, in International Relations, London School of Economics and Political Science, University of London, 1984
• Master of Philosophy in International Relations, Corpus Christi College, Cambridge University, 1985
• Doctor of Philosophy in International Relations, Australian National University, 1993
  

Karir

• Staf Badan Litbang, 1986-1990
• Staf/Kasubbid Politik II PTRI New York, 1994-1997
• Kepala Bidang Politik II, Perwakilan Tetap RI pada PBB, New York, 1997-1999
• Kepala Subdirektorat Organisasi Internasional, 2000-2001
• Direktur Organisasi Internasional, Deplu, 2001-2002
• Kepala Biro Administrasi/Juru Bicara Deplu, 2002-2004
• Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN/Juru Bicara Deplu, 2003-2005
• Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Inggris, 2005-2007
• Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2007-sekarang
• Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi periode 2008
  

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI :
"Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera"

Diplomasi total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder, memanfaatkan seluruh lini kekuatan (multi-track diplomacy).Mewujudkan adalah keinginan untuk merealisasikan atau menuntaskan gagasan/ide dan sesuatu yang belum ada atau masih tengah berjalan.
Indonesia yang bersatu menggambarkan keinginan kuat untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera adalah konsep agenda utama yang dituangkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa lima tahun mendatang.

MISI :

• Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia;
• Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi;
• Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang;
• Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme;
• Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia;
• Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami;
• Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peran utama dalam koordinasi penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.

www.deplu.go.id

Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi, Sh, Ms

Lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957

Adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Lulusan Fakultas Hukum dan Magister Manajemen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ini adalah penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati Solok.

 

Riwayat Pendidikan

• MM (Magister Manajemen) Universitas Andalas, Padang
• SH (Sarjana Hukum) Universitas Andalas, Padang Riwayat Pekerjaan
• Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-sekarang)
• Gubernur Sumatera Barat (2005-2009)
• Bupati Solok (1995-2000), (2000-2005)
• KaBiro Humas Pemprov Sumatera Barat
• Sekretaris Pribadi Gubernur Sumatera Barat.
  

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

•     perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam negeri;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
  

VISI:
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI:
Menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :

• Memelihara Dan Memantapkan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
• Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara:
• Memantapkan Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Desentralistik;.
• Memantaapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Akuntansi Dan Auditabel.
• Memantapkan Sistem Politik Dalam Negeri Yang demokratis Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Politik;
• Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat-Daerah, Antar Daerah Dan Antar Kawasan, Serta Kemandirian Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan secara Berkelanjutan Dan Berbasis Kependudukan
  

www.depdagri.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Amir Syamsudin

Lahir :
Makasar, Sulawesi Selatan, 27 Mei 1946

Pendidikan:
- Pascasarjana UI (S2)
- Sarjana Fakultas Hukum UI

Karir:
- Menteri Hukum dan HAM (2011 - sekarang)
- Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat
- Advokat

Orgnisasi:
- Pengurus Peradin
- Anggota dewan Kehormatan Ikadin

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan HAM;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI:
“Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.”

MISI:

• Menyusun Perencanaan hukum;
• Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan peraturan perundang-undangan;
• Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum;
• Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum;
• Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum;
• Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat;
• Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Nasional;
• Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia;
• Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;
• Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum;
• Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang inovatif dan inventif;
• Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

www.depkumham.go.id

Menteri Kehutanan

Zulkifli Hasan, SE, MM

Lahir di Lampung, 17 Mei 1962

Adalah politikus yang menjabat Menteri Kehutanan Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal PAN periode 2005 - 2010.

Riwayat Pendidikan

    SMA 53 Jakarta
    S1 Fakultas Ekonomi Unkris
    S2 Sekolah Tinggi Manajemen PPM
    Presdir PT Panamas Mitra Inti Lestari

Karir

    Ketua Departemen Logistik PAN
    Ketua Lembaga Buruh Tani & Nelayan
    Wkl Ketua Komite tetap pemberdayaan KADINDA DKI
    Pelindung Yayasan AL Husna Jakarta

Keanggotaan/ Jabatan Di DPR

    Komisi VI
    Fraksi PAN
    Panitia Anggaran
 

VISI
visi pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut : Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Berdasarkan visi tersebut, Departemen Kehutanan menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut:

• Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal;
• Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan di setiap provinsi;
• Pembangunan hutan tanaman seluas 5 juta Ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta Ha;
• Pembentukan 20 unit Taman Nasional mandiri;
• Peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 30 %;
• Pengukuhan kawasan hutan minimal 30 % dari luas kawasan hutan yang ada.

MISI
Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta persetujuan DPR-RI periode 2004-2009 tanggal 1 Desember 2004 misi Departemen Kehutanan dalam pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut :

• Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
• Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
• Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
  Mendorong peran serta masyarakat;
• Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
• Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

www.dephut.go.id

Menteri Kesehatan

Dr. Nafsiah Mboi, SpA, M.P.H.


Lahir di Sengkang, Sulawesin,pada 14 Juli 1940.
Beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang mendapat gelar Master of Public Health (MPH) dari Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Belgia pada tahun 1990 dan sempat menjadi research fellow untuk Takemi Program dalam kesehatan internasional di Universitas Harvard, Cambridge, AS pada tahun 1990-1991.

 

Pendidikan

• Spesialisasi dokter anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1971
• Master of Public Health dari Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgia pada 1990.
• Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada Februari 1979.
• Harvard School of Public Health di Boston, Amerika Serikat tahun 1992.
• Program doktor dia ambil di bidang dan kampus yang sama dan lulus pada 1997.
  

Karir

• 1964 – 1998, PNS di Departemen Kesehatan
• 1964 – 1968, Kepala Rumah Sakit Umum, Ende, Flores
• 1979 – 1980, Kepala Seksi Perijinan pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang
• 1980 – 1985, Kepala Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPPKM) pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prop. NTT, Kupang
• 1992 – 1997, Anggota DPR
• 1997 – 1999, Ketua Komite PBB untuk Hak-hak Anak
• 1999 – 2002, Direktur Department of Gender and Women's Health, WHO, Geneva Switzerland
• 2006 – sekarang, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kesehatan.
Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
  

www.depkes.go.id

Menteri Keuangan

 MUHAMAD CHATIB BASRI

 

Lahir: Jakarta, 22 Agustus 1965


Pendidikan:
- 1992 - Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- 1996 - Master Ekonomi Pembangunan dari Universitas Nasional Australia
- 2001 - Ph.D. Ilmu Ekonomi dari Universitas Nasional Australia

 

Pengalaman:

• Juni 2012 - Mei 2013, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia
• 2010 - 2012, Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN)
• 2010 - 2012, Anggota dari Independen Regional Advisory Group untuk Asia Pasifik, Dana Moneter Internasional (IMF)
• 2010 - 2011, anggota High Level Trade Expert Group 
• 2006 - 2010, Staf Khusus Menteri Keuangan
• 2008, Sherpa Indonesia untuk G-20
• 2006 - 2010, Deputi Menteri Keuangan untuk G-20
  

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :

• Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab;
• Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
• Mengalokasiakan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-Undang APBN, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
• Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan fasilitas kebijaksanaan fiskal, seperti memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyeludupan;
• Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah;
• Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik/kekayaan negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset negara serta pengamanannya;
• Menyusun laporan keuangan pemerintah berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sebagai pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan APBN.

VISI:
"Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi"

www.depkeu.go.id

Menteri Pertahanan

Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc.MA.Ph.D

Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 16 Juni 1951

Adalah Menteri Pertahanan sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2004 - 2009)

Pendidikan

• Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia, 1974
• MA. Ekonomi, University of Colorado at Boulder Main Campus, Colorado, USA, 1988.
• MSc., Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA, 1986.
• Ph.D. Ekonomi Mineral/Sumber Daya Alam, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA, 1988.
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXV, Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, 1992.
  

Karir

• Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC, Januari 2004 - Desember 2004
• Wakil Gubernur Lemhannas, September 1998 - Agustus 2000.
• Penasehat Menteri Pertambangan dan Energi, 1993 - 1998.
• Gubernur OPEC, Wina, Austria, 1996 - 1998.
• Ketua II Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri, Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), 1993 - 1998.
• Tim Ahli PAH (Panitia AdHoc) I, Badan Pekerja MPR-RI dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII, 1997 - 1998.
• Kelompok Kerja Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas), dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII.
• Anggota Panitia Departemen Pertambangan dan Energi, dalam menyusun GBHN Sektor Pertambangan dan Energi PELITA VII.
• Pengajar berbagai kursus kepemimpinan: LEMHANNAS, SESKOGAB, SUSPIM Pertamina dan PLN, SESPANAS, Kursus Atase Pertahanan Dephankam.
• Kabinet Pembangunan VI diangkat sebagai Penasehat Menteri Pertambangan dan Energi,
• Ketua Kelompok Kerja II Bidang Pemasaran Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) dan Gubernur OPEC yang bermarkas di Wina, Austria.Aktif dalam berbagai forum internasional: APEC, UNCTAD, UNDP, ESCAP, OPEC, Multilateral Produsen - Konsumen, ASEAN, Bilateral Indonesia dengan Australia, Jepang, Amerika, Norwegia, Korea Selatan, Taiwan, Kanada.
  

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertahanan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang pertahanan;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pertahanan;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pertahanan kepada Presiden.

www.dephan.go.id

Menteri Perindustrian

Ir.Mohamad Suleman Hidayat

Lahir di Jombang, Jawa Timur, 2 Desember 1944

Adalah Ketua KADIN periode 2004 - 2008 dan periode 2008 - 2012. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai ketua Real Estate Indonesia (1989 - 1992) dan wakil ketua Federasi Real Estate Asia Pasifik (Asia Pacific Real Estate Federation/APREF)[2] Di dunia politik ia adalah anggota komisi keuangan dan perbankan DPR pada periode 2004-2009.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Departemen Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.depperin.go.id

Menteri Sosial

Dr.H. Salim Segaf Al-Jufrie

Lahir Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Juli 1954 itu.

Dipercaya Presiden SBY menjadi Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Oman sejak Desember 2005, menggantikan pendahulunya Muhammad Maftuch Basyuni yang telah menjadi Menteri Agama.

Salim Segaf Al Jufrie pernah menjadi Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Direktur Perwakilan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) untuk Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dan juga Direktur Syariah Consulting Center.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 (1976), S2 (1980) dan S3 (1986) untuk bidang Syariah di Universitas Madinah, Arab Saudi.

Salim adalah cucu dari ulama besar Palu, KH Said Idrus Al Jufri atau lebih dikenal dengan nama "Guru Tua Al Jufri" yang juga pendiri Yayasan Al Khairaat. Dalam kabinet mendatang, ia diperkirakan akan menjabat sebagai Menteri Sosial atau Menteri Agama.
 
Pendidikan

• SD Diponegoro Solo tahun 1962
• MTs Al-Khairaat, Palu Sulawesi Tengah tahun1969
• MA Al-Khairaat, Palu tahun 1972
• S1 di Syari'ah Madinah University, Saudi Arabia tahun 1976
• S2 di Syari'ah Madinah University, Saudi Arabia tahun 1980
• Ph.D di Syari'ah Madinah University, Saudi Arabia tahun 1986
  

 
Karir

• Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
• Dosen Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta
• Dosen Fak Syari'ah LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab)
• Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera
• Direktur Perwakilan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) di Asia Timur dan Asia Tenggara,
• tahun 2002 - sekarang
• Direktur Pusat Konsultasi Syariah Jakarta
• Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)
• Ketua Dewan Pengawas Syariah Sofyan Hotel Jakarta
• Dewan Penyantun SEBI
• Anggota BAZNAS
• Dewan Pengawas Syariah Bank DKI
• Ketua Dewan Pertimbangan Baitul Maal Muamalat
  

Departemen Sosial mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial.
Departemen Sosial menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang sosial;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
  

www.depsos.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Drs H. A. Muhaimin Iskandar, MSi

Lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966

Adalah politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 22 Oktober 2009. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia.Ia menjabat sebagai wakil ketua DPR pada periode 1999-2004.

Pendidikan

    MTsN Denanyar Jombang (1980)
    MAN I Yogyakarta (1983)
    Fisipol UGM Yogyakarta (1992)

Karir

    Staf Pengajar Pondok Pesantren Denanyar (1980-1983)
    Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta (1989)
    Kepala Litbang Tabloid Detik (1993)
    Sekjend DPP PKB (1998-2000)
    Anggota DPR (1999-2004)
    Ketua DPP PKB (2000-2005)
    Wakil Ketua DPR RI (2004-2009)
    Ketua Umum DPP PKB (2005-2010)

    Ketua umum Pengurus Besar PMII (1994-1997)
    Ketua umum PMII Cabang Yogyakarta (1991-1992)
    Ketua umum PMII Komisariat UGM (1990-1991)
    Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fisipol UGM (1990)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
  

www.nakertrans.go.id

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sharif Cicip Sutardjo

 Karir

1983-1989 : Ketua Umum HIPMI
2002 : Anggota Tim Evaluasi Program Pin Nasional
2000-2004 : Ketua Kadin Bidang Telematika Perposan dan Media Massa
2004 : mencalonkan diri menjadi Ketua Kadin kalah dari MS Hidayat
2004 : Ketua Asosiasi Indonesia Cina

Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

"Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa".

MISIi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
• Peningkatan peran sektar kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
• Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.
• Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.
• Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.

www.dkp.go.id

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dr. Marie Elka Pangestu

 Mari Elka Pangestu (bahasa Tionghoa: 冯慧兰; lahir di Jakarta, 23 Oktober 1956; umur 55 tahun) adalah Menteri Negara Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II Jilid Kedua, beliau merupakan mantan Menteri Perdagangan Indonesia sejak 21 Oktober 2004. Ia adalah wanita Tionghoa-Indonesia pertama yang memegang jabatan sebagai menteri di Indonesia.

Mari Pangestu adalah anak dari ekonom terkenal Indonesia, J. Panglaykim. Ia memperoleh gelar Bachelor dan Master of Economics dari the Australian National University, serta gelar Ph.D. dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan, dan Ekonomi Moneter dari Universitas California, Davis pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Mari Pangestu telah lama aktif dalam berbagai forum perdagangan seperti PECC dan adalah salah seorang peneliti ekonomi terpandang di Indonesia. Mari Pangestu juga dulunya aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain itu ia juga adalah seorang ekonom dari CSIS. Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Mari Elka Pangestu dipindahtugaskan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Jero Wacik.

Mari Pangestu menikah dengan Adi Harsono dan memiliki dua orang anak, Raymond dan Arya.

Lahir Singaraja, Bali, 24 April 1949
 
Pendidikan

• MA dalam bidang Microeconomics, Macroeconomics, International Trade, Economic Development & Accounting dari Australian National University, Canberra (1980)
• Ph.D. bidang International Trade, Finance & Monetary Economics dari Universitiy of California, Davis (1986)
  

Pekerjaan

    Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu
    Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
    Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

    Award dari Australian National University Masters Scholarship (1979-1980)
    Award dari University of California Regents Fellowships (1983-1984)
    Award dari Eisenhower Exchange Fellow, Individual National Program (1990).
 

Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Departemen Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.depdag.go.id

Menteri Komunikasi & Informatika

Ir. H. Tifatul Sembiring

Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 September 1961

Adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 
Pendidikan

    Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta
    International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan

 
Karir

    Direktur Asaduddin Press, Jakarta
    PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jwa, Bali, Madura 1982-1989
    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), periode 2005-2010
    Pejabat Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Oktober 2004-April 2005
    Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatera
    Humas Partai Keadilan
    Pendiri PartaiKeadlan (PK)
    Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII)
    Aktivis Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, 1990
    Aktivis Korps Mubaligh Khairu Ummah
 

Departemen Komunikasi dan Informatika membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.depkominfo.go.id

Menteri Pekerjaan Umum

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. H.E

Lahir di Pengging, Jawa Tengah, 5 Juli 1943.

Adalah Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu.

 

Pendidikan

• Lulus SMA tahun 1961
• Studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 1969.
• Kemudian meneruskan pasca sarjananya di Land and Water Development (IHE-Delft), Belanda pada tahun 1977.
• Site Engineer pada proyek Departemen Pekerjaan Umum (DPU): Pembangunan Pondasi Jembatan Karangsemut di Yogyakarta. Nah, proyek inilah yang menjadi awal langkah Djoko menapak karir birokrasi di DPU.
  

 
Riwayat Karir

    Inspektorat Wilayah, Departemen Pekerjaan Umum, 1992-1993
    Direktur Bina Program, Direktorat Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, hingga 1997
    Asisten I Bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan Negara, 1997-1999
    Direktur Bina Program, Departemen Pekerjaan Umum
    Dirjen Pengembangan Permukiman Depkimpraswil, 3 Januari 2001-21 Oktober 2004
    Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2009

 

Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan Umum;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.pu.go.id

Menteri Perhubungan

Lahir Solo, tanggal 5 Januari 1944

Mengawali karir tentaranya sebagai Danton di Aceh pada tahun 1965, Pangdam VIII Trikora 1991 - 1993, Dan Seskoad TNI AD Bandung tahun 1993 - 1995 ini. Selepas dari tentara, suami Adelina M. Tumbuan ini, malang melintang di panggung politik. Gubernur Sulawesi Utara dijabatnya pada 1995 - 2000, menjadi penasehat Presiden bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada 2000 - 2001, dan selanjutnya tahun 2004 - 2009 menjadi anggota DPR.

Mangindaan merupakan sosok yang berobsesi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih kuat dan baik sehingga dapat tercipta Indonesia yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan Partai Demokrat, dengan yakinnya Mangindaan berpindah gerbong dan memilih Partai Demokrat sebagai tumpuannya dalam menyalurkan aspirasi dan impiannya terhadap kemajuan Indonesia di masa mendatang. Keterlibatannya di Partai Demokrat mendapat apresiasi oleh pendukung partai tersebut, dengan kualitas, kompetensi dan kepiawaiannya membuat dirinya ditunjuk menjadi Sekjen DPP Partai Demokrat tahun 2003 - 2005, dan selanjutnya menjadi Ketua Bidang Polhukam DPP Partai Demokrat pada 2005 hingga sekarang.

Pada pemilu 2004 lalu, perolehan suara ayah tiga orang anak ini membludak sehingga dirinya terpilih sebagai anggota legislatif Partai Demokrat dari Sulawesi Utara, dan terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR. Dalam Pemilu Legislatif 2009, Mangindaan kembali terpilih sebagai anggota DPR, dan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi periode 2009 - 2014. (HUMAS MENPAN)

 
Pendidikan

    SMA B - Makassar
    Akademi Militer Nasional - Magelang
    SESKOAD - Bandung
    SESKOGAB ABRI - Bandung
    LEMHANNAS - Jakarta
    Universitas Terbuka/ Fak. Ilmu Sosial dan Politik - Jakarta
    SUSJABTER TNI AD b. SUSPATNAS (Kewaspadaan Nasional)
    Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4-BP7)
    SUSTAF TNI AD

 
Karir

    DANTON s/d DAN YONIF KODAM I/ ISK/ ACEH (1965-1977)
    DAN BRIGIF 12 KODAM III SILIWANGI/ JABAR (1985)
    ASISTEN TERITORIAL. KODAM V BRAWIJAYA (1986-1987)
    DANREM 084 / KODAM V BRAWIJAYA (1987-1988)
    WAASOPS KASUM ABRI, JAKARTA (1988-1991)
    PANGDAM VIII/ TRIKORA – MALIRJA / Anggota MPR-RI (1991-1993)
    DAN SESKOAD/ TNI AD/ BANDUNG (1993-1995)
    Gubernur Kdh Provinsi Sulawesi Utara / Anggota MPR-RI (1995-2000)
    Penasehat Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (2000-2001)
    Anggota DPR-RI/ Ketua Komisi II (2004 – 2009)
    Anggota DPR-RI Periode 2009 - 2014
    Ketua Badan Timnas PSSI Jakarta (1983-1985)
    Ketua Pengda PSSI Provinsi Irian Jaya (1992-1993)
    Ketua KONI Provinsi Sulawesi Utara (1995-2000)
    Ketua Umum POR Maesa Pusat, Jakarta (1997-sekarang)
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Provinsi SULUT (2002-sekarang)
    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jakarta (2003-2005)
    Ketua Bidang POLHUKAM Dewan Pembina Partai Demokrat,Jakarta (2005-sekarang)
    OPERASI PENUMPASAN G 30 S PKI
    OPERASI GPK ACEH
    OPERASI PENUMPASAN GPK IRIAN JAYA
 

Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Departemen Perhubungan dan Telekomuniasi menyeleng-garakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

VISI:
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;

MISI:

• Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
• Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
• Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

www.dephub.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof.Dr.Ir. Muhammad Nuh

Muhammad Nuh

Lahir di Surabaya 17 Juni 1959.

 

 

 

 

Pendidikan

• S1 Fakultas Teknik Elektro ITS, 1983
• S2 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Pranci, 1987
• S3 Jurusan Signaux et System, Universite Science et Technique du Languedoc Montpellier Prancis, 1990
  

Karir

    Ketua Jurusan Teknik Elekronika, Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1992-1993
    Direktur Politeknik Negeri Surabaya ITS, 1997-2003
    Guru Besar ITS, 2004
    Rektor ITS, 2003-2006
    Menkominfo, 2007-2009
    Mendiknas, 2009-2014
 

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.depdiknas.go.id

Menteri Perdagangan

Gita Wirjawan

Gita Wirjawan (lahir di Jakarta, 21 September 1965; umur 46 tahun) adalah pengusaha asal Indonesia. Nama lengkapnya Gita Irawan Wirjawan, putra dari pasangan Wirjawan Djojosoegito (almarhum) dan Paula Warokka Wirjawan. Pada 2008, ia mendirikan perusahaan Ancora Capital (tempo), perusahaan investasi di bidang sumber daya dan pertambangan. Ia mendirikan perusahaan tersebut setelah ia memutuskan mundur dari kursi Presiden Menteri Perdagangan

Direktur JP Morgan Indonesia yang ia jabat 2006-2008.

Kesuksesannya dalam mengelola perusahaan berbekal kekuatan relasi yang ia bangun sejak kuliah di Harvard. Ancora Capital sendiri berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam. Kesuksesan Gita dalam mengelola perusahannya dibuktikan ketika dalam hitungan bulan, Ancora berasil mengambil alih sebagian saham beberapa perusahaan besar seperti PT Bumi Resources Tbk, Selain itu, ia juga merupakan salah satu komisaris PT Pertamina. Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Gita Wirjawan diangkat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu.

Pendidikan

• Pendidikan S-1 di Amerika Serikat, Kennedy School of Government, Harvard University pada tahun 1992
• Pada 1999, dia mengambil kuliah S-2 jurusan administrasi Publik di Harvard University dan lulus pada tahun 2000.
  

Menteri Pertanian

Ir. H. Suswono, MMA

Lahir di Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959

Adalah politikus yang menjabat Menteri Pertanian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI untuk periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Suswono menjadi anggota DPR-RI melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes) dan dipercaya membidangi Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan di Komisi IV.

 

Pendidikan

    Program S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB
    Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB
    SMA Negeri 1 Slawi - Tegal
    SMP Negeri 1 Slawi - Tegal
    SD Negeri Kalisapu - Tegal
    Lulusan Terbaik SEPADYA Angkatan I Kopertis Depdikbud tahun 1987

    Pelajar Teladan Tingkat SLTA Kab. Tegal tahun 1978

 
Karir

• Dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor
• Dosen Institut Pertanian Bogor
• Asisten Dosen Institut Pertanian Bogor
• Guru Madrasah Aliyah Negeri Bogor
• Tenaga Ahli Menteri Kehutanan tahun 1999-2001 Menteri Pertanian - Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
  

Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian.  Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pertanian;
• pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
• pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

www.deptan.go.id

Menteri Lingkungan Hidup

 Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A.

Lahir di Ayamaru, Maybrat, Papua Barat, 9 September 1956; umur 55 tahun, dikenal dengan nama Berth Kambuaya adalah seorang akademisi yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia yang kesembilan menggantikan Gusti Muhammad Hatta, Sebelum menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Cendrawasih sejak tahun 2005.

Pria kelahiran Ayamaru 9 September 1956 itu memulai karirnya sebagai asisten dosen di Uncen pada 1979, dan dua tahun kemudian diangkat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Uncen.

Berbagai jabatan pernah di pegang Berth di almamaternya seperti Kasubag pada Lembaga Penelitian Uncen (1985), Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Hukum dan Ekonomi Sosial (1986-1987) dan Pembantu Dekan III-FIHES (1987-1991). Ia kembali menjabat Pembantu Dekan I-FIHES selama dua periode sejak 1991 hingga 2000. Akhirnya ia menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Uncen pada 2001-2004.

Puncak karirnya sebagai akademisi di almamaternya yaitu pada 2005 hingga saat ini menjabat sebagai Rektor Uncen. Di luar akademik, Berth pernah menjabat sebagai Direktur Bank Pembangunan Asia untuk proyek implementasi di Uncen (1995-2000) dan menjadi Anggota Dewan Komisaris Bank Papua (2000-sekarang). Di samping itu, ia juga menjadi Wakil Ketua Tim penyusunan UU Otonomi Khusus Papua (2000) dan anggota Komite Inovasi Nasional RI (2010). Berbagai pengalaman akademik dan penelitian menjadi catatan penting dalam karirnya, seperti Ketua Tim Penelitian Pengembangan Pariwisata di Papua (2004) dan Penelitian Pengembangan "Small Bussiness" di Papua (2002). Selama berkarir di bidang akademik, Berth mendapatkan penghargaan Satya Lencana Adhitya Dharma Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dosen Teladan (1989).

Berth menikah dengan Yuliana Mosso dan dikaruniai lima putra dan putri yaitu Mayland Kambuaya, Edita Kambuaya, Abraham Kambuaya, David Kambuaya dan Stenly Kambuaya

 
Pendidikan

 

     SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kambuaya - Ayamaru, Maybrat,
     Papua Barat  (1969).
     Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Teminabuan, Sorong (1971).
     Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Sorong, Sorong (1974).
     Sarjana Muda/Diploma III Universitas Cendrawasih, Papua (1978).
     Sarjana/Strata I Universitas Brawijaya, Malang (1984).
     Master of Business Administrastion/Strata II Sekolah Bisnis Universitas Durham, Inggris (1996).
     Doktor/Strata III (S3) bidang Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (2003).

    

Karir

    Asisten Dosen FE UNCEN (1979).
    Dosen FE UNCEN (1981).
    Kepala Subbagian (Kasubbag) pada Lembaga Penelitian UNCEN (1985).
    Pembantu Dekan I - FIHES UNCEN (1986-1987).
    Pembantu Dekan III - FIHES UNCEN (1987-1991).
    Pembantu Dekan I - FIHES UNCEN (1991-2000).
    Director of Asian Development Bank of Project Implementation di UNCEN (1995-2000).
    Wakil Ketua Tim Penyusunan UU Otonomi Khusus Papua (2000).
    Anggota Komite Inovasi Nasional Republik Indonesia (2010).
    Anggota Dewan Komisaris Bank Papua (2000-sekarang).
    Dekan Fakultas Ekonomi UNCEN (2001-2004).
    Rektor Universitas Cendrawasih (2005-2011).
    Menteri Lingkungan Hidup Indonesia (2011-sekarang).